KEBAJIKAN ( De 德 ) - Kemendagri Dodi Riyadmadji, memastikan bahwa Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok akan menjadi gubernur menggantikan Jokowi. Namun menurut Kemendagri, sejumlah langkah administrasi mesti dilakukan Ahok sesuai perundang-undangan.
Prosesnya Ahok berkirim surat ke DPRD DKI yang kemudian menggelar paripurna, kemudian DPRD mengirimkan surat ke Presiden melalui Kemendagri. Setelah itu keluar Kepres di mana Ahok diberhentikan sebagai Wagub dan Plt gubernur dan diangkat menjadi gubernur. Setelah itu Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya.
"Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok mesti mengirim surat ke DPR, kemudian DPRD melakukan paripurna dan mengirimkan surat ke presiden melalui Kemendagri," jelas juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip dari detikcom.
Dodi menyampaikan, setelah menerima surat dari DPRD melalui Kemendagri, maka presiden akan menerbitkan Kepres. "Nanti Kepresnya memberhentikan Ahok sebagai wakil dan Plt, dan mengangkat menjadi gubernur," jelas Dodi.
Dodi berharap baik eksekutif dan legislatif di DKI agar bijaksana dalam menjalankan UU. Tak berdebat dan beradu argumen saja. Kemendagri ini juga baru bisa bergerak setelah ada Mendagri baru yang kabarnya baru akan dilantik Senin 27 Oktober.
"Ya kan kirim surat ke presiden mesti ada tanda tangan menteri," tegas Dodi.
"Kalau sesuai peraturan pemerintah atau PP, DKI Jakarta dapat dua wakilnya. Nanti itu Ahok mengusulkan wakilnya ke pemerintah," juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014).
Prosesnya Ahok berkirim surat ke DPRD DKI yang kemudian menggelar paripurna, kemudian DPRD mengirimkan surat ke Presiden melalui Kemendagri. Setelah itu keluar Kepres di mana Ahok diberhentikan sebagai Wagub dan Plt gubernur dan diangkat menjadi gubernur. Setelah itu Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya.
"Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok mesti mengirim surat ke DPR, kemudian DPRD melakukan paripurna dan mengirimkan surat ke presiden melalui Kemendagri," jelas juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip dari detikcom.
Dodi menyampaikan, setelah menerima surat dari DPRD melalui Kemendagri, maka presiden akan menerbitkan Kepres. "Nanti Kepresnya memberhentikan Ahok sebagai wakil dan Plt, dan mengangkat menjadi gubernur," jelas Dodi.
Dodi berharap baik eksekutif dan legislatif di DKI agar bijaksana dalam menjalankan UU. Tak berdebat dan beradu argumen saja. Kemendagri ini juga baru bisa bergerak setelah ada Mendagri baru yang kabarnya baru akan dilantik Senin 27 Oktober.
"Ya kan kirim surat ke presiden mesti ada tanda tangan menteri," tegas Dodi.
"Kalau sesuai peraturan pemerintah atau PP, DKI Jakarta dapat dua wakilnya. Nanti itu Ahok mengusulkan wakilnya ke pemerintah," juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014).
Menurut dia, soal wakil ini memang membutuhkan kebijaksanaan di daerah untuk mengaturnya. Aturan UU dan pemerintah mesti ditaati. Jumlah wakil ini disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Penduduk yang lebih dari 12 juta jiwa bisa memiliki 4 Wagub. Namun Ahok sudah menyampaikan dia sudah mempunyai 4 deputi yang sama dengan wakil.
"Yang harus dilakukan pemimpin di tingkat daerah memahami dengan bijaksana, mematuhi dengan arif peraturan," tutup Dodi.
Ahok diketahui masih mengalami hambatan untuk menjadi gubernur. DPRD belum juga menggelar paripurna karena alasannya masih konsultasi dengan Kemendagri dan MA.
Kemendagri meminta kisruh antara Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok disudahi. Tak ada gunanya lagi memperpanjang perdebatan yang tak perlu. Di UU sudah jelas dan tegas mengatur, saat gubernur diganti otomatis wakilnya naik.
"Sekarang UU baru muncul kemudian Perppu. Jadi melihat UU tidak satu saja harus dilihat yang lain juga. Cukup jelas mengatur, kalau Pak Joko Widodo berhenti maka wakilnya menggantikan Pak Ahok, titik. Pokoknya seperti itu," jelas juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014).
Kemendagri juga menyimak perdebatan yang terjadi antara Taufik dan Ahok. Menurut Dodi, Taufik yang berargumen bahwa gubernur harus dipilih DPRD dan Ahok tetap jadi wakil tak melihat UU secara keseluruhan.
"Itu membacanya sepotong-sepotong, nggak membaca UU yang lain. Saya kasihan saja ini, jadi berantem nggak produktif," tuturnya.
Namun menurut Dodi, soal Ahok jadi gubernur ini tentunya Kemendagri menunggu menteri baru yang kabarnya akan dilantik Senin. Salam kebajikan
Tidak ada komentar:
Write komentar