Ketua MPR: Jangan Kritisi Ahok karena Tionghoa, Tapi Pemikirannya

KEBAJIKAN ( De 德 ) -  Sebagaimana diketahui, penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI bergulir dari kelompok yang mengatasnamakan agama di antaranya Front Pembela Islam (FPI). Belakangan mereka membentuk gubernur tandingan sendiri sebagai bentuk protes, dalam aksi unjuk rasa pada 1 Desember lalu.

Ketua MPR Zulkifli Hasan angkat bicara soal kelompok yang menentang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga muncul gubernur tandingan. Zulkifli mengajak masyarakat tidak mengkritik Ahok karena latar belakang pribadi Ahok, tapi gagasan dan pemikirannya.

Hal itu disampaikan saat memberi kuliah pada seminar nasional bertema 'Potret Komunikasi Politik Parlemen RI' di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Cirendeu, Tangsel, Sabtu (13/12/2014), seperti dikutip dari detikcom.

"Soal Ahok boleh dikritisi, tapi konsep dan pemikirannya. Tidak boleh karena Tionghoa. Soal suku, agama dan ras sudah selesai. Itu janji kemerdekaan kita," kata Zulkifli dalam konteks kebangsaan kepada sekitar 300 mahasiswa yang hadir.

"Tidak ada Undang-undang yang melarang anak bangsa apapun untuk tidak boleh jadi apapun di negara ini. Itu tugas pokok kita dengan pemerintah untuk memenuhi janji politik dalam peri‎laku kita sehari-hari," imbuhnya.

Oleh karena itu menurut Zulkifli, tugas MPR dalam mensosialisasikan 4 pilar negara yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI menjadi tugas bersama seluruh anak bangsa termasuk kelompok-kelompok yang ada di negara ini.

"Sungguh kita ingin jadikan 4 konsensus dasar negara itu jadi perilaku sehari-hari. Tidak ada tempat bagi isu ras, suku agama. Siapapun dia anak bangsa Indonesia tidak UU yang melarang dia bercita-cita setinggi apapun," tegas Zulkifli. Salam kebajikan